tidak seharusnya DPR melakukan protes dan menghalangi atas penyelidikan KPK dalam memberantas Korupsi meskipun menjerat Setya Novanto.

Beberapa hari yang lalu, KPK mengeluarkan surat kepada pihak Imigrasi terhadap pencekalan Setya Novanto ke luar negeri yang kini menjadi polemik panas digedung DPR, pencekalan Setya Novanto ke luar negeri menjadi bahasan panas di DPR, anggota dewan bahkan telah mengirim nota keberatan atas pencekalan terhadap ketua mereka kepada Presiden Joko Widodo. Nota keberatan akan dibahas oleh DPR pada saat melakukan rapat konsulidasi bandar bola dengan presiden.

Namun presiden enggan memberikan tanggapan mengenai nota keberatan yang diajukan oleh DPR tentang pencegahan Setya Novanto untuk ke luar Negeri, presiden mengaku belum menerima surat tersebut, sehingga belum bisa memberikan komentar terhadap nota keberatan tersebut. Jokowi juga tidak mau berkomentar mengenai hak imunitas oleh ketua DPR.

Sebelumnya fraksi dari partai golkar telah lebih dulu mengajukan nota keberatan, karena sudah disepakati pada rapat Bamus (Badan Musyawarah) sehingga telah menjadi sebuah surat resmi dari kelembagaan. Sikap keberatan yang dilakukan oleh anggota DPR dianggap sangat berlebihan, padahal ketua KPK menuturkan jika pencegahan Setya Novanto dilakukan karena Novanto sebagai saksi terpenting terhadap terdakwa Andi Narogong.

Dirjen imigrasi Ronny F Sompie menjelaskan bahwa pencegahan Novanto pergi ke luar negeri telah dilakukan sesuai dengan aturan, pihak Imigrasi hanya menindak lanjuti permintaan dari pencegahan oleh KPK kepada Setya Novanto.

Pencekalan Setya Novanto bukan urusan DPR

Pengamat Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Lucias Karus menilai sikap yang ditunjukan oleh para DPR dinilai aneh, anggota dewan memprotes keras terhadap pencekalan Setya Novanto yang dilakukan oleh KPK, tetapi bisu kepada kekerasan yang telah dialami oleh penyidik KPK. Lucias mengingatkan, bahwa semua orang dihadapan hukum itu sama tidak mengenal dari jabatan seseorang.

Anggota DPR tidak seharusnya selalu bergantung kepada ketua, sehingga tidak benar jika pencegahan Setya Novanto dijadikan alasan dapat mengganggu kerja anggota DPR. Justru kasus korupsi pada sejumlah anggota dewanlah yang mengganggu kerja DPR. Lucas juga menyebutkan jika langkah protes oleh DPR terhadap pencegahan Setya Novanto justru menunjukan bahwa DPR tidak sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi.

Lucas juga menilai bahwa sangat kelihatan jika langkah protes yang dilakukan oleh DPR karena merasa tidak berdaya dihadapan KPK. Sebab kasus korupsi DPR sangat lemah didepan KPK sehingga membuat Anggota DPR perlu mengadukan protes kepada presiden Joko Widodo. Lucas juga meminta agar presiden tidak perlu memberi tanggapan atas nota keberatan DPR, karena anggota DPR harus membuktikan dukunganya kepada KPK dengan menyingkirkan intervensi politik pada penegakan hukum.

DPR harus hormati proses hukum KPK terhadap Setya Novanto

Fahri Hamzah juga menentang terhadap pencekalan Novanto yang dilakukan oleh KPK dengan mengeluarkan argumen bahwa DPR mempunyai hak Imunitas, argumen dari Fahri Hamzah ditanggapi ringan oleh pihak KPK, KPK menyebutkan meskipun DPR mempunyai hak imunitas tetapi bukan berarti dapat membuat anggota DPR kebal hukum. KPK juga menegaskan bahwa pencekalan terhadap ketua DPR RI tidak akan pernah dicabut. Karena keterangan Setya Novanto dianggap sangat penting terhadap kasus Andi Nagarong.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang tidak dapat  di intervensi. JK juga menegaskan jika DPR harus menghormati segala proses hukum terkait anggota DPR yang sedang ditangani oleh pihak KPK. Senada dengan JK, Johan Budi juga menilai bahwa setiap anggota dewan judi bola tidak akan memiliki kekebalan hukum khususnya terhadap KPK.